Bakal calon Gubernur DKI, Sandiaga Uno menilai, tiga juta KTP penolakan pada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok yg tengah dikumpulkan Forum RT & RW se DKI karena adanya kegagalan komunikasi antara Pemprov DKI & pengurus di kalangan RT & RW.
Sandiaga mengemukakan, tampak bahwa ada kegagalan komunikasi diwaktu Pemprov DKI menciptakan kebijakan, tapi tak sanggup dimengerti oleh pengurus daerah yg berada di bawah sebab kurangnya sosialisasi.
Salah satu kebijakan itu menurut Sandiaga tarkait penggunan system pengaduan Qlue. Sandiaga menilai, Qlue yakni system yg baik utk mengawasi & memantau tiap-tiap gerakan yg ada di kelurahan, sayang, ga ada sosialisasi yg baik soal kenapa RT & RW & diwajibkan buat memanfaatkan system tersebut.
Ini ada kegagalan komunikasi di mana tiap-tiap kebijakan publik bahwa warganya itu enggak menangkap apa yg di inginkan pemerintah propinsi (DKI Jakarta). Sebenarnya apa yg diinginkannya (Pemprov DKI) itu keren, papar Sandiaga di Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Kamis (11/8/2016).
Soal ancaman pemotongan insentif bagi RT & RW bila tak melapor lewat Qlue, katanya hal tersebut tak butuh dilakukan dikarenakan RT & RW bekerja dengan cara sukarela.
Kalau aku miliki kebijakan, dana operasional tidak dapat diganggu dikarenakan ini perjuangan mereka & aktivitas sosial tidak dengan pamrih, tutur Sandiaga.
Sandiaga mengingatkan supaya RT & RW tak mempolitisasi kegiatan tersebut.
Makanya jangan sampai mempolitisasi, jangan sampai diboyong ke arena Pilkada. & aku himbau ke kawan-kawan RT & RW, papar Sandiaga.
Banyaknya RT & RW di DKI yg mengaku tergabung dalam forum RT & RW tengah menyatukan tiga juta KTP dukungan buat menolak Ahok.
Mereka menyebutkan menolak pemimpin yg arogan, zalim, temperamental, melemahkan, & melecehkan Instansi RT RW. Salah satu yg dipermasalahkan terkait system pelaporan memakai Qlue.
0 comments:
Post a Comment