Made with GlitterPhoto.net

Berita Politik - Jokowi siapkan Sistem Penganggaran Seperti DKI Jakarta


Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan Presiden Jokowi sedang mempersiapkan system penganggaran seperti yg dilakukan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta utk tingkat nasional.

Menurut Basuki, system penganggaran itu dilakukan lewat e-musrenbang, e-planning, sampai e-budgeting.

Saya lapor sama Pak Joko Widodo & sepakat dipersiapkan buat tingkat nasional. Tetapi APBN janganlah disentuh dahulu, lantaran repot berurusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kelak APBDseluruhnya Kabupaten/Kota serta bakal memanfaatkan system itu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (17/12/2015).

Basuki menyebutkan, APBD DKI 2016 paling sempurna dibanding APBD propinsi yang lain ataupun tahun-tahun diawal mulanya.

Dikarenakan, lanjut ia, Kebijakan Umum Budget Prioritas Plafon Budget Sementara (KUA-PPAS) 2016 disusun kumplit dgn nilai gerakan seperti yg tercantum dalam APBD.

Pembahasan budget dilakukan lewat system e-musrenbang, e-planning, pun e-budgeting.

Kerja sama dgn DPRD serta amat sangat baik. Sepertinya benar apa yg Bpk aku bilang, beberapa orang repot seandainya ketemu sama orang nekat. Kemungkinan lama-lama DPRD tahu, apa bila gubernurnya orang nekat," kata Basuki.

diluar itu, Basuki pula mengemukakan KUA-PPAS 2016 bakal dialokasikan utk gerakan mutlak. Sejumlah 58 persen biaya DKI dialokasikan buat belanja.

Dia menyatakan tak ada lagi biaya buat honor tenaga ahli, sosialisasi, & lain-lain.

DKI ini menjadi institusi paling mahal di Indonesia. Dikarenakan menganggarkan Rupiah 18,5 triliun buat bayaran 70.000 Petugas. Dirjen Pajak saja menganggarkan Rupiah 4 triliun untuk upah 35.000 pegawainya. DKI ini fantastis, namun layanan masih buruk, segera dipotong saja," kata Basuki.
Share on Google Plus

About Unknown

0 comments:

Post a Comment